PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar – dasar Hak Asasi Manusia tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Contoh hak asasi manusia (HAM):

  • Hak untuk hidup.
  • Hak untuk memperoleh pendidikan.
  • Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
  • Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
  • Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Iniversal Deklaration of Human Rights/UDHR yang memuat 30 pasal , 31 ayat apabila ditelaah lebih Dalam lanjut secara garis besar macam-macam hak asasi manusia dapat dikategorikan kedalam 3 bagian yaitu :

  • (1)  Hak-hak politik dan yuridis ,
  • (2) Hak-hak atas martabat dan integritas manusia , dan
  • (3) Hak-hak sosial,ekonomi dan budaya
  •  
  •   Dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan poltik dan perjanjian tentang hak-hak sosial ekonomi dan budaya , macam-macam hak asasi dan politik antara lain :
  • 1)    Hak atas hidup
  • 2)   Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
  • 3)   Hak atas keamanan di muka badan-badan peradilan
  • 4)   Hak atas kebebasan berpikir mempunyai kayakinan ( Concicuce ) beragama
  • 5)   Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
  • 6)   Hak atas berkumpul secara damai
  • 7)   Hak untuk berserikat

SEJARAH NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.
Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Pengaturan Hak Asasi Manusia Secara Umum

Dalam kaitan dengan pengaturan hak asasi manusia secara umum, telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang antara lain meliputi :

1.      Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya
Bab XA ”Hak Asasi Manusia” berisikan beberapa pasal terkait dengan hak setiap orang. Pasal-pasal yang terkait dengan pendidikan antara lain:

  • Pasal 28C ayat (1) ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, 
  • Pasal 28E ayat (1) ”setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali” 
  • Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” 
  • Pasal 28I ayat (2) ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa hak yang terkait dengan pendidikan antara lain tercantum dalam:

  • Pasal 5 “setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaza, demi kesejahteraan umat manusia. 
  • Pasal 15 “Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran” 
  • Pasal 22 “Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 
  • Pasal 25 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia” 
  • Pasal 37 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut hádala hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable)” 
  • Pasal 40 “Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya”.

Pada tanggal 26 Agustus 2004, RANHAM 12004-2009 telah dicanangkan sebagai gerakan nasional, suatu gerakan yang melibatkan segala lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air dalam memajukan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. RANHAM dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Upaya Penegakkan Hak Asasi Manusia

Tuntutan untuk menegakkan HAM sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.

 

Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

       Faktor – Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM :

a.    Masih belum adanya kesepakatan pada tataran konsep HAM antara Universalisme dan Partikularisme

b.    Adanya dikhotomi antara indibidualisme dan kolektivisme

c.    Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum ( polisi , jaksa , pengadilan )

d.    Pemahaman belum merata mengenai HAM baik dikalangan sipil maupun militer

Contoh Implementasi HAM di Indonesia

Perkelahian antar pelajar bukan persoalan “darah muda” lagi. Sejak masa dulu tetap ada perkelahian, namun sekarang terjadi perubahan besar agresivitas atau keinginan kuat pada remaja itu dipengaruhi kelompok yang biasa menjadi pelaku tawuran. Mereka menjadi berani dan agresif setelah berkelompok di tambah lagi dengan membawa barang-barang atau senjata berbahaya.

Mereka yang terlibat tawuran sudah tidak memikirkan apa-apa lagi selain apa yang harus dikerjakan saat perkelahian itu, yaitu mengandalkan ego per individu untuk “menghabisi” lawannya. Bisa jadi persoalan timbul dikarenakan kurangnya ruang publik dan kreasi untuk remaja. Upaya yang harus dilakukan salah satunya dengan membentuk karakter di sekolah, mengubah metode belajar agar para pelajar menjadi lebih kreatif dan inofatif sehingga mere dapat menyalurkan aspirasi mereka dengan cara yang posotif bahkan prestatif.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 gagasan untuk “PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s